Tomohon, kpu-tomohon.com – Guna mempersiapkan pemilih berkualitas pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pencermatan DPTHP 2 bersama dengan instansi terkait. Senin (26/11/2018) siang bertempat di Aula Kantor KPU Kota Tomohon.

Hadir dalam rapat koordinasi yaitu 2 orang Komisioner KPU Kota Tomohon dan undangan dari instansi terkait, seperti Bawaslu Kota Tomohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Perwakilan dari Partai Politik serta PPK se-Kota Tomohon. Rakor ini membahas perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.

Dalam sambutannya, Komisioner Divisi Program dan Data Albertien V. Pijoh, SE, menyampaikan untuk mendata pemilih disabilitas dan agar dapat menyelesaikan data ganda. Kepada penyelenggara Ad-Hoc, tak lupa Komisioner mengingatkan untuk terus proaktif dan berusaha menjemput bola terhadap pemilih-pemilih potensial ataupun yang belum terdaftar demi satu tujuan yaitu melindungi hak pilih. Hal ini, senada dengan Komisioner Divisi Hukum Jacobus A. Wowor,SH., menanggapi pertanyaan dari salah satu Parpol mengenai tersedianya fasilitas dan aksesibilitas pemilih difabel, KPU berkewajiban untuk mengakomodir hal ini.

“Merupakan kewajiban dari kami KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk memfasilitasi itu, namun mengenai teknis dan fasilitas pendukung yang akan digunakan nanti, akan diarahkan lebih jelas dari pusat” ujar Wowor.

Dalam kesempatan ini, turut hadir dari Pemerintah Kota Tomohon, dalam hal ini Disdukcapil yang menerangkan perihal pendataan penduduk yang pindah domisili dan kepastian untuk perekaman data kependudukan di setiap kelurahan. Disdukcapil akan tetap mengefektifkan perekaman data penduduk dan meminta kesadaran dari penduduk sendiri untuk dapat proaktif melaporkan diri pada Pemerintah kelurahan ataupun Dinas Dukcapil. (red:bart-ando)